Skip to main content

Persyaratan dan Tata Cara Mengajukan Pembebasan Bersyarat


Seorang Terdakwa yang telah menjalani proses persidangan dan telah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, akan berubah status menjadi Narapidana;

Selama menjalani sisa tahanan yang harus dijalani, seorang Narapina harus tetap di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) hingga masa vonisnya selesai;

Persyaratan dan Tata Cara Mengajukan Pembebasan Bersyarat


Namun adakalanya, seorang Napi tidak harus menjalani seluruh hukuman yang jatuhkan kepadanya namun dengan persyaratan-persyaratan tertentu;

Kebanyakan masyarakat awan tidak mengetahui adanya persyaratan khusus bagi Narapidana dalam hal menjalani masa hukumnya;

Ada sebuah kebijakan yang diberikan kepada para Narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut yaitu Pembebasan Bersyarat;

Pembebasan Bersyarat merupakan suatu program pembinaan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi Narapidana yang telah berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;


Pengertian Pembebasan Bersyarat


Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat adalah pemberian kebebasan bagi Narapidana yang telah menjalani masa tahanan sekurang-kurangnnya 2/3 masa pidananya, dengan ketentuan masa tahanan tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat


Adapun mengenai pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana adalah sebagai berikut :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;


Syarat-Syarat Mengajukan Pembebasan Bersyarat


Untuk mengajukan pembebasan bersyarat, seorang Narapidana harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, antara lain :
  1. Narapidana telah menjalani hukuman paling singkat 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
  2. Narapidana telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam dari perbuatan pidananya;
  3. Narapina telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif selama dalam binaan;
  4. Narapidana berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin;
  5. Narapidana telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;


Berkas Persyaratan Mengajukan Pembebasan Bersyarat


Untuk mengajukan pembebasan bersyarat, Narapidana atau pihak penjamin harus melengkapi berkas-berkas persyaratan sebagai berikut :
  1. Petikan Putusan Majelis Hakim; 
  2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana;
  3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
  4. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
  5. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
  6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana (Penjamin), seperti pihak keluarga atau Penasihat Hukumnya;
  7. Surat Pengantar dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa terkait Pembebasan Bersyarat;


Surat Pernyataan Kesanggupan (Penjamin)


Untuk mengajukan pembebasan bersyarat, penjamin harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  1. Membuat Surat Permohonan pembebasan bersyarat;
  2. Fotokopi KTP Penjamin;
  3. Fotokopi KK Penjamin;
  4. Surat Pernyataan dalam hal pembebasan bersyarat;


Batasan Pemberian Pembebasan Bersyarat


Mengenai batasan atau hukuman apa saja yang tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut :
  1. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya; 
  2. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup;


Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat


Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat yang diajukan di Lembaga Pemasyaratakan adalah sebagai berikut :
  • Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat; 
  • Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen;
  • Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas;
  • Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;
  • Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;
  • Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  • Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
  • Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. 
  • Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah;


Demikianlah beberapa penjelasan bagaimana cara dan prosedur mengajukan pembebasan bersyarat, semoga dapat bermanfaat sebagai referensi hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi;

Sekian

Terima Kasih





Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar